"Sebagai alumni, saya memang pernah diminta -- lalu bersedia -- mencantumkan nama pribadi pada sebuah petisi untuk menyatakan penolakan terhadap Din Syamsuddin. Saat yang bersangkutan 'dicalonkan' menjadi anggota Majelis Wali Amanat, ITB, beberapa waktu lalu.

Faktanya, beliau kemudian terpilih.

Menyatakan pendapat adalah hak pribadi siapa saja. Bahwa kemudian tidak digubris atau kalah suara, adalah satu hal. Jika kemudian yang berlaku, berbeda dengan keberatan yang disampaikan, maka adalah hal lain. Sebagaimana ketika Joko Widodo dan pasangan yang mendampinginya, terpilih memimpin Indonesia tempo hari. Padahal hampir setengah pemilih, tak menghendaki mereka. Tapi sebagai masyarakat yang beradab, menghormati proses demokrasi, dan mematuhi hukum yang berlaku, semua pihak mesti menerima kenyataan tersebut.

Hal yang sangat mengecewakan pada sebagian masyarakat berpendidikan yang mengaku sebagai alumni ITB, nama saya kemudian berulang kali mereka catut. Dilekatkan pada dokumen untuk menyatakan tuntutan. Agar Din Syamsuddin dicopot dari kedudukannya pada Majelis Wali Amanat (MWA-ITB).

Hal itu sungguh tak pantas, menyedihkan, sekaligus memalukan. Apalagi, pada dokumen Siaran Pers tanggal 16 Juli 2020 yang salinannya saya peroleh, ada nama-nama yang sudah tak dicantumkan lagi di sana. Padahal pada dokumen sejenis yang beredar sebelumnya, dan juga tak pernah saya setujui itu, sosok yang kini bekerja di lingkungan Istana Kepresidenan tersebut, namanya masih ada.

Jika penyusun Siaran Pers yang membajak nama saya di sana, bisa melakukan konfirmasi kepada sang pejabat sehingga namanya tak ikut dicantumkan lagi, mengapa hal yang sama tak dilakukan juga kepada diri saya atau yang lain?

Saya menolak Din Syamsuddin ketika akan dicalonkan menjadi anggota Majelis Wali Amanat. Tapi saya tidak pernah dihubungi -- apalagi memberikan persetujuan -- terhadap pernyataan yang meminta MWA ITB dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk segera memberhentikan Prof.Dr. M. Din Syamsuddin sebagai anggota MWA ITB."

 

Narasi di atas, pernah saya sampaikan pada tanggal 24 Juli 2020. Hampir 7 bulan lalu. Diletakkan pada bagian awal tulisan yang berjudul, "Syarif Hidayat dan Ventilator Indonesia".

(lihat https://m.facebook.com/story.php...)

Salah seorang yang mengaku tergabung dengan kelompok alumni yang mencatut nama saya di sana, berkomentar. Bahwa pencantuman yang mereka lakukan telah berdasarkan konfirmasi. Baik secara individual maupun berkelompok. Berdasarkan tahun angkatan saat kuliah atau jurusan masing-masing.

Tentu penjelasan atau sanggahan tersebut tak dapat saya terima. Karena memang tak pernah menyampaikan konfirmasi apapun, kepada siapa pun. Soal persetujuan terhadap isi surat terbuka mereka. Apalagi mengizinkan pencantuman nama saya di sana.

Tapi karena yang bersangkutan mengatakan bahwa sudah memberitahukan teman-temannya yang lain, agar mencabut nama saya pada surat terbuka atau press release itu, saya pun menganggapnya selesai.

Bagaimana pun, mengingat latar belakang pendidikan dan kesamaan almamater kami, saya berasumsi mereka menyadari kesalahan fatal yang memalukan dan tak bermartabat yang telah dilakukannya. Lalu segera memperbaiki jika ada nama-nama lain yang juga mereka catut di sana.

 

Belakangan ini, kelompok alumni yang menyebut diri sebagai Gerakan Anti Radikalisme - Alumni Institut Teknologi Bandung itu, kembali mengundang perhatian. Terkait laporan yang mereka sampaikan kepada KASN. Soal pelanggaran etik terkait dugaan radikalisme yang dilakukan Prof. Din Syamsuddin. Karena yang bersangkutan masih berstatus ASN dan menjadi staf pengajar FISIP, UIN, Jakarta.

Bagi saya, hal yang lebih penting bukan soal lapoan yang mereka sampaikan. Tapi tentang sejumlah nama yang tercantum di sana dan menyebar luas melalui pemberitaan media massa.

Saya kemudian menelisik nama-nama itu. Karena sebagian merupakan teman-teman yang memang saya hubungi untuk turut serta menanda-tangani petisi menolak pemilihan Din Syamsuddin sebagai bagian Majelis Wali Amanat ITB dulu.

Apakah mereka memang menyetujui tudingan terhadap Prof. Din Syamsuddin yang dilaporkan kelompok alumni ITB kepada KASN itu, lalu mengizinkan namanya turut dicantumkan di sana?

Saya kemudian menghubungi satu per satu. Juga meneruskan tautan berita yang melampirkan laporan yang memuat nama mereka.

Dari 7 rekan yang saya hubungi, 6 di antaranya terkejut dan meradang karena tak menyangka nama mereka dicatut di sana. Sementara 1 lainnya, hingga saat tulisan ini dibuat, belum sempat membaca pesan yang saya kirimkan.

 

Saya sungguh sangat kecewa mendapatkan kenyataan tersebut. Tidak pernah menyangka jika mereka demikian tak beretika sehingga begitu mudah menyepelekan pengalaman atas protes yang saya sampaikan hampir 7 bulan lalu itu.

Apakah mereka sudah demikian jumawa terhadap hal yang diyakini, sehingga beranggapan nama-nama yang secara tak beradab dilekatkan di sana, tak akan keberatan dan begitu saja akan memakluminya?

Ini persoalan adat-istiadat yang absurditasnya jauh lebih radikal. Saya tak mampu membayangkan, kekacauan dan kehancuran seperti apa yang bakal terjadi, pada lingkungan yang ditempati alumni-alumni ITB yang berkualitas moral demikian.

Soal pencatutan nama teman sejawat secara serampangan dan tak senonoh ini -- apalagi oleh sekelompok alumni yang sering mengaku diri sebagai putra dan putri terbaik Indonesia -- patut diduga sebagai tanda-tanda serius kesemerawutan bangsa kita.

---

Mardhani, Jilal -- 14 Februari 2021

Tulisan ini pernah di publish dalam akun Jilal Mardhani pada media Facebook hampir 5 tahun yang lalu